Fenomena kurangnya pendanaan bagi sekolah-sekolah negeri di kota kupang selama ini membuat pihak pengelola sekolah (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah) memodifikasi jurus lama menggantikan uang sekolah yang kata UU oleh pemerintah sedang diarahkan untuk seminim mungkin dengan "Sumbangan Orang Tua" sebagai hasil sandiwara perselingkuhan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Banyak alasan yang dibuat, mulai dari bayar honor guru bantu sampai bayar listrik, air dan telepon. Sedih memang wajah pendidikan kita, khususnya di kota kupang.
Sulitnya mencari dan masuk sekolah dijadikan peluru oleh pihak pengelola sekolah untuk menekan orang tua/wali murid agar harus memberi 'sumbangan'. Saya membayangkan apa yang ada di kepala orang-orang itu: 'Sekolah ini kan sekolah favorit jadi banyak orang tua yang ingin anaknya masuk disini. Karena itu silahkan pilih mau sumbang atau cari sekolah lain'. Suka atau tidak suka yah... terpaksa diberikan juga... walau mungkin ada ibu-ibu yang harus rela mengencerkan nasi jadi bubur dan berutang ke rentenir. Huhh... semoga saya salah.
Pemkot dengan entengnya membuka sekolah rintisan dan sekolah standar nasional, katanya untuk manaikan mutu dan citra pendidikan di kota kupang. yang masuk ke sekolah-sekolah ini diseleksi nilai kelulusannya, yang nilainya tidak masuk dalam standar nilai (7 keatas) jangan coba-coba mendaftar ke sekolah ini. Padahal untuk lulus dengan standar kelulusan nasional 5,25 saja sudah sulitnya minta ampun... tega-teganya Pemkot buat standar lagi...
Pertanyaan saya, apakah adanya kenaikan standar sekolah ini juga diikuti dengan meningkatkan biaya operasional bagi sekolah-sekolah? Kalau ada, berapa besarnya? mengapa sampai hampir semua sekolah negeri ada 'sumbangan sukarela tapi wajib' diberikan oleh orang tua/wali murid?. Besarannya lebih mahal dari sekolah swasta lagi.... Apakah ini bukan pungli berkedok sumbangan sukarela?
Banyak bantuan pendidikan yang kita tahu, ADA BOS, DAK, Hibah Belanda, Dana Dekon dll yang nilainya tidak sedikit. Belum lagi alokasi APBN dan APBD lainnya.. Masih kurangkah itu? Kalau masih kurang, harusnya Pemkot lebih sensitif untuk lebih lagi menaikan bantuan pendidikan untuk sekolah-sekolah. Apalagi Wakil Rakyat... harus super kencang radar, gonggongan dan gigitannya terhadap nasip anak-anak sekolah dan kelengkapan belajarnya... jangan hanya bisa berdebat, berkelahi dan 'sok pintar' mendefinisikan kata 'sok pintar saja tapi kurang dan bahkan tidak ada sensitifitas terhadap dunia pendidikan. 'Kurang lebih seperti itu'...
Kalau musim penerimaan siswa baru, selalu ada biaya pendaftaran... yang yah... pasti saja tidak mahal versi pihak sekolah dan komite, hanya berkisar Rp.50.000,- sampai 100.000,-. itupun sulit lulus, karena konon katanya ada oknum guru dan kepala sekolah yang jadi calo.. per calon siswa antara 1 juta sampai 3 juta rupiah.. konon katanya juga hal itu karena bersaing dengan titipan calon siswa dari para pejabat... spekulasi mendulang rupiah juga terjadi di titik ini... siswa yang diterima tidak sampai 50% dari siswa yang mendaftar... yang tidak lulus uangnya hangus.. wow... Kurang lebih seperti itu'...
Satu lagi perenungan saya, dahulu mutu pendidikan hancur karena salah satu alasannya gaji dan tunjangan guru sangat jauh dari perjuangan dan tugas yang mereka berikan sebagai pendidik sehingga mereka diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang ini gaji dan tunjangan guru jauh lebih besar dibandingkan dengan abdi negara lainnya... tapi mutu pendidikan yang terukir lewat angka kelulusan sangat tidak sebanding dengan naiknya kesejahteraan guru tersebut.. Kurang lebih seperti itu'...
Miris hati saya ketika memikirkan pernyataan ini... masihkah wajar guru ('dikota kupang) disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Adakah Pak Walikota dan Wakil Walikota juga berempati terhadap hal ini? atau tetap bernapsu dengan sekolah rintisan dan standar nasional itu! Semoga Tuhan menggerakkan hati mereka...
Bisakah kita bayangkan Kota Kupang 25 tahun yang akan datang dengan generasi muda yang sekolahnya pas-pasan. Ijasah yang mereka punya lebih banyak hasil ujian persamaan. Jangan heran kalau nanti banyak yang lebih memilih beli ijasah... Mungkin mulai dari ijasah PAUD sampai Doktor... Semoga tidak seperti itu.
Selamat ber'Mimpi'
NHN
Sulitnya mencari dan masuk sekolah dijadikan peluru oleh pihak pengelola sekolah untuk menekan orang tua/wali murid agar harus memberi 'sumbangan'. Saya membayangkan apa yang ada di kepala orang-orang itu: 'Sekolah ini kan sekolah favorit jadi banyak orang tua yang ingin anaknya masuk disini. Karena itu silahkan pilih mau sumbang atau cari sekolah lain'. Suka atau tidak suka yah... terpaksa diberikan juga... walau mungkin ada ibu-ibu yang harus rela mengencerkan nasi jadi bubur dan berutang ke rentenir. Huhh... semoga saya salah.
Pemkot dengan entengnya membuka sekolah rintisan dan sekolah standar nasional, katanya untuk manaikan mutu dan citra pendidikan di kota kupang. yang masuk ke sekolah-sekolah ini diseleksi nilai kelulusannya, yang nilainya tidak masuk dalam standar nilai (7 keatas) jangan coba-coba mendaftar ke sekolah ini. Padahal untuk lulus dengan standar kelulusan nasional 5,25 saja sudah sulitnya minta ampun... tega-teganya Pemkot buat standar lagi...
Pertanyaan saya, apakah adanya kenaikan standar sekolah ini juga diikuti dengan meningkatkan biaya operasional bagi sekolah-sekolah? Kalau ada, berapa besarnya? mengapa sampai hampir semua sekolah negeri ada 'sumbangan sukarela tapi wajib' diberikan oleh orang tua/wali murid?. Besarannya lebih mahal dari sekolah swasta lagi.... Apakah ini bukan pungli berkedok sumbangan sukarela?
Banyak bantuan pendidikan yang kita tahu, ADA BOS, DAK, Hibah Belanda, Dana Dekon dll yang nilainya tidak sedikit. Belum lagi alokasi APBN dan APBD lainnya.. Masih kurangkah itu? Kalau masih kurang, harusnya Pemkot lebih sensitif untuk lebih lagi menaikan bantuan pendidikan untuk sekolah-sekolah. Apalagi Wakil Rakyat... harus super kencang radar, gonggongan dan gigitannya terhadap nasip anak-anak sekolah dan kelengkapan belajarnya... jangan hanya bisa berdebat, berkelahi dan 'sok pintar' mendefinisikan kata 'sok pintar saja tapi kurang dan bahkan tidak ada sensitifitas terhadap dunia pendidikan. 'Kurang lebih seperti itu'...
Kalau musim penerimaan siswa baru, selalu ada biaya pendaftaran... yang yah... pasti saja tidak mahal versi pihak sekolah dan komite, hanya berkisar Rp.50.000,- sampai 100.000,-. itupun sulit lulus, karena konon katanya ada oknum guru dan kepala sekolah yang jadi calo.. per calon siswa antara 1 juta sampai 3 juta rupiah.. konon katanya juga hal itu karena bersaing dengan titipan calon siswa dari para pejabat... spekulasi mendulang rupiah juga terjadi di titik ini... siswa yang diterima tidak sampai 50% dari siswa yang mendaftar... yang tidak lulus uangnya hangus.. wow... Kurang lebih seperti itu'...
Satu lagi perenungan saya, dahulu mutu pendidikan hancur karena salah satu alasannya gaji dan tunjangan guru sangat jauh dari perjuangan dan tugas yang mereka berikan sebagai pendidik sehingga mereka diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang ini gaji dan tunjangan guru jauh lebih besar dibandingkan dengan abdi negara lainnya... tapi mutu pendidikan yang terukir lewat angka kelulusan sangat tidak sebanding dengan naiknya kesejahteraan guru tersebut.. Kurang lebih seperti itu'...
Miris hati saya ketika memikirkan pernyataan ini... masihkah wajar guru ('dikota kupang) disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Adakah Pak Walikota dan Wakil Walikota juga berempati terhadap hal ini? atau tetap bernapsu dengan sekolah rintisan dan standar nasional itu! Semoga Tuhan menggerakkan hati mereka...
Bisakah kita bayangkan Kota Kupang 25 tahun yang akan datang dengan generasi muda yang sekolahnya pas-pasan. Ijasah yang mereka punya lebih banyak hasil ujian persamaan. Jangan heran kalau nanti banyak yang lebih memilih beli ijasah... Mungkin mulai dari ijasah PAUD sampai Doktor... Semoga tidak seperti itu.
Selamat ber'Mimpi'
NHN
0 komentar:
Posting Komentar
"Silahkan Tulis Yang Ada dalam Kepala Anda"